Perilaku Etis

Perilaku Etis di Perusahaan

BAB I Pendahuluan

Bahwa untuk mencapai tujuan Perusahaan sehingga Perusahaan dapat menjalankan kegiatan opersionalnya dengan baik dan lancar, mampu meraih keuntungan dan berkembang di masa depan, maka terciptanya hubungan kerjasama yang harmonis antara Perusahaan dengan karyawannya adalah syarat utama yang harus di penuhi.

Untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis, Direksi menetapkan suatu pedoman tentang Perilaku Etis (Code of Conduct) yang memuat nilai-nilai etika berusaha.

Nilai-nilai yang di anut oleh Perusahaan harus mendukung Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Perusahaan serta harus di terapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan Perusahaan untuk selanjutnya meresap ke dalam jajaran Perusahaan.


Budaya kerja perlu di bangun untuk menjaga berlangsungnya lingkungan kerja yang profesional, jujur, terbuka, peduli, dan tanggap terhadap setiap kegiatan Perusahaan serta kepentingan pihak stakeholders. Selain itu, budaya kerja di kembangkan untuk memotivasi karyawan dalam bekerja.


Pada hakekatnya Perilaku Etis berisi tentang keharusan yang wajib dilaksanakan dan larangan yang harus dihindari sebagai penjabaran pelaksanaan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yaitu : Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas (Pertanggungjawaban), Independensi (Kemandirian), dan Fairness (Kewajaran).


Maksud dan tujuan Perilaku Etis ini tidak hanya untuk memastikan bahwa perusahaaan telah mematuhi semua peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang terkait, namun memberikan panduan bagi perusahaan atau karyawan dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai moral yang merupakan bagian dari budaya perusahaan.


Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari atas keinginan bersama yang tulus untuk memajukan Perusahaan, maka di buatlah code of conduct PT. Nindya Karya (Persero) yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan Perusahaan sekaligus melengkapi ketentuan-ketentuan dalam code of corporate governance yang telah di tetapkan.


Pedoman tentang perilaku etis ini senantiasa mengacu kepada Keyakinan Dasar ,Nilai-nilai Dasar/Budaya Perusahaan dan Sikap Mental Dasar yang telah di sepakati bersama dengan dilandasi oleh Visi dan Misi Perusahaan sebagai berikut :


Keyakinan Dasar


PT Nindya Karya memiliki keyakinan bahwa dengan cara senantiasa memuaskan pelanggan dengan menghasilkan produk bermutu, harga bersaing dan tepat waktu, melalui :

  • Penerapan Budaya Perusahaan yang telah ditetapkan
  • Peningkatan kemampuan SDM secara berkesinambungan
  • Peningkatan kualitas teknologi yang digunakan sesuai dengan perkembangan
  • Profesional dan inovasi
  • Mengupayakan kondisi tempat kerja yang aman, Sehat dengan mencegah mencegah potensi terjadinya kecelakaan dan dampak kesehatan kepada karyawan/tenaga kerja, serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja
  • Peningkatan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja yang berkesinambungan
  • Penurunan Derajat Pencemaran Lingkungan secara berkelanjutan
  • Ketaatan untuk mematuhi Perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lain dalam lingkup kegiatan Perusahaan

 


Maka Perusahaan akan mampu menjadi Perusahaan yang unggul dan tangguh dalam bidang Industri Jasa Konstruksi


Nilai-nilai Dasar / Budaya Perusahaan.


Dalam melaksanakan berbagai kegiatan seluruh insan di Perusahaan dijiwai oleh nilai-nilai dasar atau budaya Perusahaan sbb :

  1. Pengabdian.

    Perusahaan adalah milik karyawan, karyawan adalah bagian dari Perusahaan, dengan demikian agar supaya Perusahan bisa berkembang dengan baik dituntut adanya sikap pengabdian dari karyawan demi kemajuan perusahaan yang pada akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan karyawan.

  2. Kebersamaan.

    Setiap kegiatan dilaksanakan dengan azas kekeluargaan sehingga tergalang kerjasama dalam suatu tim yang kompak dan harmonis sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, untuk mendapatkan hasilkerja yang efektif dan efisien.

  3. Keterbukaan.

    Semua kegiatan dilaksanakan melalui suatu kebijakan yang transparan diketaui oleh semua pihak sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya, melalui komunikasi dan kordinasi yang jelas demi kemajuan perusahaan.

  4. Kemitraan.

    Selaku pelaku usaha jasa konstruksi, perusahaan senantiasa berinteraksi dalam mengembangkan usahanya dan memelihara hubungan baik yang saling menguntungkan dengan para mitra kerjanya serta selalu meningkatkan kepercayaan pelanggan.

  5. Profesional dan berorientasi pada masa depan.

    Setiap karyawan selalu bertindak secara profesional, mandiri dan berupaya meningkatkan kemampuan diri sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia usaha jasa konstruksi.



Sikap Mental Dasar.


Sikap mental dasar yang dianut dalam rangka mempertahankan kelestarian Budaya Perusahaan adalah sbb :

  1. Jujur
    Selalu mengutamakan kejujuran terhadap diri sendiri dan perusahaan.
  2. Adil
    Selalu mengutamakan keseimbangan dan keselarasan dalam mewujudkan kewajiban dan hak
  3. Tertib
    Selalu meningkatkan disiplin dan menjaga keharmonisan serta memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  4. Bertanggung Jawab
    Selalu memelihara kepercayaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
  5. Produktif
    Selalu mendayagunakan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk menghasilkan produk sehingga tercapai sasaran/target.
  6. Kreatif
    Selalu meningkatkan kemampuan dan mencari terobosan-terobosan baru bagi kemajuan perusahaan.
  7. Peduli
    Selalu aktif dalam memberikan sumbang saran untuk pengembangan perusahaan dan menjaga keharmonisan lingkungan.

BAB II Pedoman Umum Perilaku Etis

Seluruh Direksi dan karyawan :

  1. Menjunjung tinggi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Menggunakan pengetahuan dan kemampuan untuk kesejahteraan umat manusia secara berkelanjutan.
  3. Bekerja secara profesional untuk kepentingan perusahaan, masyarakat, bangsa dan negara.
  4. Meningkatkan pengetahuan dan kompetensi serta menjunjung tinggi martabat profesinya.
  5. Bertindak konsekuen, jujur dan adil dalam menjalankan profesinya.
  6. Menghormati jabatan dan kedudukan orang lain dan tidak boleh merugikan nama baik jabatan dan kedudukan orang lain.
  7. Memperhatikan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengganggu kepentingan umum khususnya yang menyangkut lingkungan.
  8. Setia dan taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Bersedia memberi bimbingan dan pelatihan untuk peningkatan profesionalisme sesama anggota.
  10. Memenuhi baku kinerja dan tanggung jawab profesi dengan integritas tinggi dan tidak akan menerima pekerjaan di luar bidang keahlian teknisnya.
  11. Menjungjung tinggi martabat profesi, bersikap terhormat, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab secara profesional berazaskan kaidah keilmuan, kepatutan dan kejujuran intelektual.
  12. Dengan menggunakan pengetahuan & keahlian yang dimilikinya menyampaikan pendapat dan pernyataan dengan jujur berdasarkan bukti dan tanpa membedakan pangkat dan jabatan.
  13. Anggota Direksi dan Komisaris wajib membuat surat pernyataan mengenai benturan kepentingan sehingga dapat bertindak secara independent dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis.
  14. Para anggota Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan dari kegiatan BUMN yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Direksi , yang ditentukan oleh RUPS/Pemilik Modal
  15. Anggota Direksi dan Komisaris wajib melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemiikan sahamnya dan atau keluarga-keluarganya pada perusahaan dan perseroan lain
  16. Direksi dan karyawan BUMN dilarang untuk meberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang Pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    Suatu tanda terimakasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan, atau ”entertainment” tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
  17. Dalam batas kepatutan, donasi untuk tujuan amal dapat dibenarkan. Donasi untuk tujuan lain hanya boleh dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  18. Harus menjaga agar informasi perusahaan selalu memenuhi karakteristik mudah dipahami, relevan, penting serta dapat diandalkan.

 

Komisaris dan Komite Audit :

  1. Anggota Komisaris/ Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan mengenai benturan kepentingan sehingga dapat bertindak secara independent dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat menggangu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis;
  2. Anggota Komisaris/Dewan Komisaris dan Komite Audit dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan dari kegiatan BUMN yang dikelolanya selain gaji dan fasilitas sebagai anggota Komisaris & Komite Audit, yang ditentukan oleh RUPS/ Pemilik Modal;
  3. Anggota Komisaris /Dewan Komisaris dan Komite Audit dilarang untuk meberikan atau menawarkan atau menerima baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang Pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    Suatu tanda terimakasih dalam kegiatan usaha, seperti hadiah, sumbangan, atau ”entertainment” tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.
  4. Dalam hubungannya dengan Pemegang Saham, Komisaris berkewajiban untuk :
    • Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Laporan Tahunan yang diusulkan Direksi.
    • Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.
    • Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan.

 

BAB III Pedoman Perilaku Etis Terkait Hubungan dengan Pihak Lain

A. Kaidah Hubungan dengan Pemasok Barang dan Jasa

 

  1. Direksi dan Karyawan tidak boleh mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap Pemasok barang dan jasa.
  2. Direksi, General Manager Divisi/Wilayah/Departemen/Satuan/ Cabang dan Direksi Anak Perusahaan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMN, BUMD, badan usaha milik swasta, jabatan structural dan fungsional lainnya pada instansi / lembaga pemerintah pusat dan daerah, serta jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  3. Direksi dan karyawan dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan perusahaan yang bersangkutan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai Direksi dan Karyawan sesuai ketentuan yang berlaku.
  4. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib menghormati undang-undang hak cipta ( Intellectual Properti Right )
  5. Direksi dan Karyawan Perusahaan dilarang untuk menerima baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang berharga dari pemasok untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannnya dan tindakan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Pemberian suatu tanda terima kasih kepada Direksi dan Karyawan Perusahaan dalam kegiatan usaha,seperi hadiah, sumbangan atau entertainment tidak boleh dilakukan pada suatu keadaan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang tidak patut.

B. Kaidah Hubungan dengan Rekan sekerja.

  1. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib memberi kesempatan dan atau bimbingan untuk pengembangan ilmu pengetahuan rekan-rekan dan bawahannya.
  2. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib mengikuti kemajuan,perkembangan ilmu pengetahuan dan ketrampilan di bidang profesinya.
  3. Seluruh Direksi dan Karyawan tidak akan melakukan penjiplakan (plagiat) hasil karya orang lain sebagai karyanya.
  4. Seluruh Direksi dan karyawan tidak akan melakukan persaingan yang tidak sehat dan tidak wajar dengan rekannya.
  5. Seluruh Direksi dan Karyawan tidak akan turut dalam suatu pekerjaan atau usaha dengan rekan rekan yang tidak mengindahkan kode etik.
  6. Seluruh karyawan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa membedakan senioritas, jender, suku, agama, ras dan antar golongan.
  7. Karyawan wajib melaporkan kepada atasannya setiap terjadi kecurian atau kehilangan harta milik Perusahaan yang diketahuinya dalam dalam waktu paling lambat 2 x 24 jam.


C. Kaidah Hubungan dengan Pemberi Tugas

  1. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib mencurahkan segala perhatian, kemampuan, pengetahuan, kepandaian dan pengalaman yang ada padanya untuk penyelesaian tugas.
  2. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib bersifat jujur tentang keahlian dan kemapuannya dan tidak akan menerima tugas pekerjaan di luar keahlian dan kemampuannya.
  3. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib memenuhi janjinya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan dan menjadi tanggungjawabnya.
  4. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib menolak suatu penugasan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan pemberi tugas, masyarakat dan lingkungan.
  5. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib menyampaikan laporan secara jujur dan obyektif berkaitan dengan tugasnya kepada pemberi tugas.
  6. Seluruh Direksi dan Karyawan dalam proses pelaksanaan tugasnya harus mengacu pada prinsip pemilihan solusi konstruksi yang paling efektif dan efisien setelah melalui penelahaan berbagai alternatife yang mungkin.


D. Kadiah Hubungan dengan Masyarakat

  1. Seluruh Direksi dan Karyawan memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi masyarakat.
  2. Seluruh Direksi dan Karyawan harus mengutamakan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan dengan :
    • harus menyalurkan pinjaman pada industri kecil dan koperasi (kemitraan) melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai dengan keputusan RUPS.
    • melalui PKBL harus memberikan berbagai bantuan kepada masyarakat sebagai rasa tanggung jawab sosial perusahaan yang berupa bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan latihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan prasarana dan sarana umum serta bantuan sarana ibadah sesuai dengan yang dialokasikan oleh RUPS.
    • harus memberikan informasi-informasi relevan yang diperlukan masyarakat sekitar pekerjaan mengenai dampak selama pelaksanaan pekerjaan.
    • peka dan peduli terhadap masalah sosial dan ekonomi yang terjadi dilingkungan.
  3. Seluruh Direksi dan Karyawan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus menjaga / mempertahankan kemandirian berfikir dan kebebasan bersikap.
  4. Seluruh Direksi dan Karyawan harus bertekad untuk menghasilkan karya terbaiknya yang mampu disajikan
  5. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib mempertanggungjawabkan karyanya secara moral kepada masyarakat dan diri pribadinya.
  6. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib memanfaatkan sumber daya secara optimal dengan sehemat mungkin menggunakan sumber daya perusahaan.
  7. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib mendahulukan tanggungjawab dan kewajiban daripada hak dan kepentingan sendiri.
  8. Seluruh Direksi dan karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya wajib mengenai dan memperhatikan adat istiadat serta aspek-aspek sosial masyarakat di daerah wilayah kerjanya.
  9. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib menghormati dan melindungi warisan budaya bangsa.
  10. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib menjunjung tinggi dan menjaga kehormatan, keahlian dan nama baik pribadinya dan organisasi.
  11. Seluruh Direksi dan Karyawan wajib menjunjung tinggi hak azasi masyarakat, lingkungan kerjanya dan bawahan.


E.Mekanisme Penanganan Benturan kepentingan yaitu :

  1. Membentuk Tim Komite Audit.
  2. Melaksanakan Audit Internal
  3. Mengkaji dan mengevaluasi temuan Audit Internal dan Audit Eksternal
  4. Melakukan tindakan perbaikan & pencegahan
  5. Jika terjadi penyimpangan pelanggaran administrasi dan hukum akan di proses sesuai dengan Undang – Undang dan peraturan yang berlaku.

BAB IV Penutup

  1. Code of conduct ini berlaku untuk seluruh jajaran Komisaris, Direksi dan karyawan perusahaan
  2. Code of conduct ini di umumkan kepada seluruh karyawan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya.
  3. Jika ternyata terdapat pasal-pasal dalam Code of Conduct ini yang tidak sesuai / kurang tepat dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan dilakukan perbaikan / pembetulan sebagimana mestinya.
  4. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran antara isi Code of Conduct dengan Peraturan Perundang-undangan yang terkait, sebelum dilakukan perbaikan / pembetulan maka menjadi dasar penafsiran yang dipergunakan adalah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  5. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Code of Conduct akan di atur kemudian dan merupakan aturan tambahan yang tidak dapat di pisahkan dari Code of Conduct.

.