Dilansir dari kumparan.com (8/7), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan.
Pada pertemuan itu, Erick mengaku bahwa dirinya membicarakan soal dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Adapun dana PEN dipakai untuk memulihkan ekonomi Indonesia dari dampak virus corona. 
“Diskusi PEN,” ujarnya singkat seusai pertemuan. Saat disinggung mengenai detail pembicaraan, dia enggan menjelaskan. Namun Erick menyebut, pertemuannya itu dihadiri oleh seluruh pimpinan KPK. “Semua pimpinan,” tegas Erick. 
Sementara itu, Juru bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga menambahkan, Erick Thohir dalam pertemuan itu meminta pendampingan KPK agar dana yang diberikan negara kepada BUMN disalurkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
“Minta dari KPK untuk bisa memberikan pendampingan supaya dana-dana yang diberikan negara kepada BUMN bisa disalurkan, bisa digunakan sesuai ketentuan yang berlaku, enggak melanggar hukum,” katanya. 
Dia pun membeberkan, dana PEN untuk UMKM akan disalurkan oleh BUMN Jamkrindo dan Askrindo. Oleh karenanya, penyaluran dana itu harus dikawal agar tak melanggar hukum.
Lalu, menurut Arya, Erick Thohir juga meminta agar dana Penanaman Modal Negara (PMN) dan dana talangan yang diberikan kepada BUMN agar turut diawasi KPK. “Dengan pendampingan tersebut, kita harapkan penggunaan anggaran bisa dikawal dengan baik,” tegas Arya.

#BUMNDidampingiKPK