SEMARANG – Dalam upaya Meningkatkan efektifitas Pendampingan hukum, Nindya Karya bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN). (12/6)

Berlokasi di Hotel Horison Nindya Semarang, penandatanganan PKS tersebut, dilakukan oleh General Manager Divisi Gedung Nindya Arif Putranto dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dr. I Made Suarnawan, SH., MH., turut hadir menyaksikan acara tersebut, Komisaris Nindya Andar Perdana Widiastono.

Komisaris Nindya Andar Perdana Widiastono dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara baik berupa Bantuan Hukum maupun Pendampingan Hukum, terutama untuk area di Jawa Tengah.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Dr. I Made Suarnawan, SH., MH., menyampaikan bahwa, Kejaksaan diberikan Amanah berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan bantuan hukum kepada BUMN baik pengadilan maupun diluar pengadilan.

“berdasarkan Undang-Undang, Kejaksaan diberikan Amanah untuk memberikan bantuan hukum kepada BUMN” ungkapnya

Lebih lanjut, Andar juga mengungkapkan, Nindya sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi, dalam melaksanakan tugas kerap kali menghadapi permasalahan hukum yang terjadi. Dimana, hal tersebutlah yang mendorong untuk melakukan tandatangan PKS tersebut.